Presiden Akan Bentuk Tim Koordinasi Pengembangan Bioenergi

  

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan membentuk tim nasional yang bertugas menjalankan cetak biru kebijakan pengembangan bioenergi. Demikian dilaporkan oleh Kantor Berita Nasional Antara tanggal 3 Juli 2006 dari Magelang, Jawa Tengah.

“Hasil dari rapat ini diharapkan melahirkan kebijakan-kebijakan pengembangan bioenergi. Kita akan susun tim nasional yang akan mengkoordinasikan dan menindaklanjuti rapat malam ini,”kata Presiden saat membuka rapat terbatas soal bioenergi di Desa Grabag, Magelang,Jawa Tengah, hari Sabtu malam tanggal 1 Juli 2006.Menurut presiden, pengembangan bioenergi sebagai energi alternatif sangat diperlukan sebagai bagian kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.   

“Meski hari Sabtu dan Minggu hari libur, kita mengemban amanah mulia untuk memusatkan pikiran, kepedulian dan komitmen untuk bersama menyusun kebijakan dan aksi nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,”kata Presiden.   

Presiden menyebutkan rapat yang akan berlangsung dua hari ini meskipun dilakukan tanpa terlalu formal, namun membahas permasalahan yang sangat substansial.Dalam rapat malam ini, Presiden akan memaparkan pandangan dan arahannya untuk meningkatkan perekonomian dengan pengembangan bioenergi dengan tema “Post Crisis New Deal And Bio-energi Action Plan.”  

Kemudian akan dilanjutkan paparan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengenai kebijakan nasional di bidang energi.Selanjutnya pada Minggu pagi setelah berolahraga jalan kaki di kebun kopi, agenda rapat disambung dengan paparan oleh Menristek Kusmayanto Kadiman dan Meneg BUMN Sugiharto mengenai koordinasi pengembangan bioenergi.

Setelah makan siang, rapat diteruskan dengan penyusunan cetak biru atau road map yang berisi rencana kerja pengembangan bioenergi dikaitkan dengan percepatan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Hadir dalam rapat itu Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Mohammad Ma’ruf, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menhut MS Kaban, Meneg Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Meneg Pembangunan Daerah Tertinggal Syaifullah Yusuf dan Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta.Hadir juga sejumlah pejabat BUMN seperti Dirut Bank Mandiri Agus Martowardoyo, Dirut BTN Kodradi, Dirut BRI Sofyan Basyir dan Kepala BPS Rusman Heriawan.Turut hadir sejumlah kepala daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumsel, Bengkulu dan NTB.

Kepala BPS Rusman Heriawan di tempat tersebut mengatakan pengembangan bioenergi harus meliputi sisi produksi, konsumsi dan distribusi.Untuk sisi produksi pengembangannya harus melihat kemampuan untuk mengadopsi teknologi pembuatan bioenergi.Sementara dari sisi konsumsi, harus disiapkan perubahan perilaku masyarakat dari kebiasaan mengkonsumsi BBM konvensional menjadi konsumsi bioenergi.“Harus diperhitungkan waktu transisi mengubah perilaku masyarakat dari konsumsi BBM ke energi yang baru.

Ini membutuhkan pilot project sebelum menjadi program nasional,” katanya.Sedangkan sisi distribusi juga harus dipikirkan, karena tanpa distribusi bioenergi yang lancar, masyarakat akan enggan untuk mengkonsumsinya.(Tim IFA, July 2006)

Sawah yang kekeringan akan mendapat kompensasi kerugian

Rapat Koordinasi Perberasan memutuskan akan memberikan ganti rugi kepada petani yang sawahnya kekeringan. Dana pengganti itu akan diambil dari dana tanggap darurat dengan total sebesar Rp 4,3 miliar. Demikian dilaporkan oleh Kantor Berita Nasional Antara tanggal 10 Juli 2006.

Rapat juga memutuskan tidak ada impor beras sampai akhir Desember 2006. Hadir dalam Rakor yang diadakan di Kantor Menteri Perekonomian itu antara lain Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Dirut Perum Bulog. “Mengenai kekeringan Mentan sudah punya program.

Ada suatu mekanisme untuk memberi kompensasi dengan mekanisme dan persyaratan yang ketat untuk memastikan yang menerima adalah yang mengalami kekeringan,” jelas Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurti usai Rakor. Sementara itu, Menteri Pertanian Anton Apriantono mengatakan bahwa berdasarkan data dan prediksi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), kemarau saat ini termasuk kategori normal dengan curah hujan yang normal.

“Yang terjadi petani memaksakan menanam padi pada musim kemarau terutama di sawah-sawah tadah hujan. Itu melegakan kami artinya prediksi produksi padi belum terganggu,” katanya.Mengenai mekanisme pemberian kompensasi, lanjut dia, pemerintah daerah nanti mengajukan data kekeringan dan kelompok taninya. Setelah itu, data yang ada diverifikasi untuk pemberian bantuan.Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Nasional yang diketuai oleh Kaman Nainggolan ada 10 provinsi yang mengalami kekeringan antara Januari – Juni 2006, dengan total luas lahan yang terkena dampak 33.197 hektar dan 420 hektar mengalami puso (gagal panen).

Kesepuluh provinsi itu adalah NAD (16.215 hektar kekeringan dan 172 hektar puso), Sulawesi Selatan (5.507 hektar kekeringan dan 160 puso), Jawa Barat (4.413 hektar kekeringan dan 12 hektar puso), NTB (3.476 kekeringan), Sumatera Utara (2.227 hektar), Jawa Tengah (929 hektar kekeringan dan 4 hektar puso), Lampung (200 hektar dan 24 hektar puso), NTT (165 hektar kekeringan dan 48 hektar puso), Banten (55 hektar kekeringan) dan Sumatera Barat (10 hektar kekeringan).

Kaman menjelaskan menurut angka ramalan II Badan Pusat Statistik (BPS) produksi padi tahun 2006 akan mencapai 54,75 juta ton gabah kering panen (GKP) yang setara dengan sekitar 31 juta ton beras.“Masih ada surplus 110 ribu ton beras di akhir tahun ini,” ujarnya.

Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo mengatakan stok Bulog saat ini mencapai 1,3 juta ton dan di akhir tahun stok Bulog akan sekitar 572 ribu ton saja.

Mentan : Program Akselerasi bisa wujudkan swasembada gula 2009

Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriantono mengatakan, swasembada gula bisa dicapai Indonesia pada tahun 2009 bila program-program akselerasi di tingkat petani tebu bisa berjalan dengan baik, termasuk merevitalisasi pabrik-pabrik gula.”Kalau (program) ini dilakukan semua, Insya Allah saya yakin dengan investasi baru yang masuk maka swasembada gula bisa tercapai (tahun 2009). Tahun 2008 kita masih sekian persen perlu impor, tapi 2009 sudah tidak perlu mengimpor lagi,” katanya kepada pers usai menutup Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Ciawi Kabupaten Bogor, Jumat sore.

Ia mengatakan, upaya-upaya untuk dapat menuju swasembada gula itu antara lain, pertama: program akselerasi di tingkat petani terus dijalankan, karena kuncinya adalah menyediakan modal bagi petani. “Masalahnya hanya tinggal petani itu memerlukan modal, di samping juga bibit unggul, ini yang akan kita sediakan dari pemerintah dan sekarang sudah terbukti dan bahkan bisa dikatakan produksi petani melimpah dan justru pabrik gula keteteran,” katanya.

Akibatnya, banyak produksi tebu tidak tertampung oleh pabrik gula. “Saya tadi sudah mendapat laporan ada beberapa pabrik gula yang masih harus menjalani giling, mesti seharusnya giling sudah lewat,” katanya. Program kedua, kata Mentan, adalah revitalisasi pabrik gula itu sendiri, dan apabila hal itu kurang berhasil maka terpaksa harus mendirikan pabrik gula baru.

“Nah, yang terpenting dari itu semua adalah mesti ada investasi baru, dalam rangka itulah kemudian akan dilakukan studi kelayakan, dan ini kerjasama antara pemerintah RI dan RRC,” katanya. Studi kelayakan itu, katanya, adalah untuk mengetahui di lokasi-lokasi mana saja di Indonesia yang layak untuk dibangun industri gula yang baru termasuk perkebunannya. “Dengan upaya-upaya inilah, maka swasembada gula akan bisa dicapai,” katanya.

Ketika ditanya mengenai masih adanya kendala-kendala yang dihadapi petani tebu mengenai problem kelangkaan pupuk, ia mengatakan bahwa soal tersebut akan mendapat penanganan tersendiri. “Untuk masalah pupuk, nanti akan kita selesaikan sendiri,” katanya. Menurut dia, kelangkaan pupuk itu memang diakui selalu terjadi, namun ada masalah-masalah yang melingkupinya sehingga terjadi kondisi kelangkaan itu.”Tadi (dalam Munas I APTRI) saya jelaskan masalah-masalah (kelangkaan) yang terjadi pada pupuk,” katanya.

Diantaranya, kata dia, karena memang ada yang menyelundupkan keluar negeri, ada yang menggunakan pupuk bersubsidi untuk perkebunan besar yang bukan seharusnya, dan ada pula kesalahan di dalam memakai pupuk, misalya saja penggunaan yang berlebih atau seperti jenis pupuk SP-36 yang sebetulnya tidak diperlukan untuk padi, tapi justru digunakan.

Sementara itu, saat ditanya mengenai apakah jika swasembada gula bisa dicapai pada tahun 2009 berarti sama sekali tidak akan ada lagi impor gula, Mentan menegaskan bahwa swasembada itu bukan berarti tidak ada impor sama sekali. “Dari definisi swasembada sebetulnya, katakanlah kalau ada ketergantungan 10 persen dari luar negeri, itu sudah bisa dikatakan swasembada. Tapi kita menginginkan memang tidak ada impor sama sekali dan itu Insya Allah bisa dicapai 2009,” kata Anton Apriantono.

Harga bagus
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI masa bakti 2005-2010 yang baru terpilih pada Munas II di Ciawi, yakni H Abdul Wahid, ketika ditanya apa problem yang dihadapi petani, dijelaskan bahwa kalau beberapa tahun lalu, problem yang dihadapi menyangkut harga gula, pupuk, rendemen dan menyangkut bahan baku.

“Namun, dalam dua tahun terakhir ini sudah terbentuk harga gula yang cukup baik setelah lahirnya SK Mentan Nomor 643, dimana ada batasan impor dan sekaligus harga. Ini juga akibat dampak harga internasional yang juga tinggi, sehingga yang terjadi sekarang ini harga sudah bagus,” katanya.

Diakuinya bahwa pemerintah juga sudah mengucurkan bantuan dana akselerasi yang jumlahnya Rp350 miliar, tapi baru diterima Rp170 miliar namun dampak ini sudah cukup membantu peningkatan produksi. “Katakanlah kalau tahun 2001-2002 produksi gula hanya sekitar 1,6 juta ton per tahun, pada tahun 2005 kita sudah mampu memproduksi 2,2 juta ton per tahun, ini suatu peningkatan yang baik,” katanya.

Selain itu, katanya, dengan program akselerasi juga ada peningkatan dengan varietas-varietas baru, sehingga terjadi peningkatan produktivitas, yang tidak hanya kuintal tebu tapi juga kristal gula. “Yang dulu rendemen hanya sekitar 4 dan 5 persen, sekarang ini sudah 7 dan bahkan ada yang 8 persen, dan ada satu-dua yang rendemen 9 persen,” katanya.

Kondisi tersebut, katanya, tercapai karena suatu akselerasi dan hasil dari itu dampaknya adalah mampu menghasilkan produksi gula yang bagus, sehingga justru timbul masalah yang baru dimana petani sudah siap dengan akselerasi tapi pabrik gulanya kurang siap. “Nah, kita terbentur masalah ini sehingga perlu adanya akselerasi pabrik gula oleh pemerintah,” katanya.

Menjawab pertanyaan apakah hal itu berarti harus ada pembangunan pabrik gula baru, Abdul Wahid mengatakan bahwa hal itu bisa pembangunan baru, tapi juga bisa juga peningkatan kapasitas. Ia memberi contoh, masalah seperti itu terjadi pada petani yang ada di PTPN X di Gempolkerep-Mojokerto (Jatim), Malang Selatan, dan juga yang ada di sekitar Lumajang (Jatim).”Mestinya para petani di tiga tempat itu sudah turun ke kebun untuk menanam tebu dan pupuk, tapi sekarang ini masih giling, dan diperkirakan sampai 25 Desember 2005 baru selesai, ini kan sudah tidak efektif,” katanya.

“Kalau dampak dan situasi ini tidak ada solusinya untuk peningkatan kapasitas dan tambahan pabrik gula baru lagi, maka tahun 2006 saya khawatir giling nanti akan sampai Januari, ini kan sudah tidak benar,” tambahnya. Oleh karena itu, kata dia, dari sisi Deptan sudah berupaya dengan bantuan dana akselerasi, sehingga dari Kantor Meneg BUMN seharusnya sudah menyiapkan untuk revitalisasi pabrik gula.

Abdul Wahid menjelaskan, jumlah petani tebu di Indonesia efektifnya saat ini berjumlah 2 juta orang, namun bila ditambah dengan keluarganya mencapai 8 juta orang.  Sementara itu, kebutuhan gula nasional berjumlah 3,4 juta ton per tahun, dimana yang 700 ribu ton adalah untuk kebutuhan industri (gula rafinasi), sedangkan yang bisa diproduksi di dalam negeri sebanyak 2,2 juta ton, sehingga sisanya yang 500 ribu ton masih harus diimpor.